Akselerasi Kepemilikan Lahan MBR: ATR/BPN Gandeng Komisi II DPR RI Kejar Target 3 Juta Sertifikat

Jakarta, Pukatnews.com - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan komitmennya untuk mempercepat legalitas kepemilikan lahan bagi masyarakat kecil. Melalui gelaran Sosialisasi Percepatan Sertipikasi Tanah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta, kementerian ini memperkuat aliansi strategis bersama Komisi II DPR RI.

Langkah kolaboratif ini digagas demi merealisasikan target ambisius: merampungkan sertifikasi 3 juta bidang tanah bagi MBR lebih cepat dari jadwal semula.

Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Andi Tenri Abeng, dalam sambutannya mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menjadikan forum tersebut sebagai pijakan awal menyatukan visi.

"Saya mengajak kita semua menjadikan forum ini sebagai titik awal kolaborasi yang lebih erat demi terwujudnya rumah layak huni yang berdiri di atas tanah bersertipikat bagi seluruh rakyat Indonesia," ungkap Andi Tenri Abeng.

Semula, program masif ini diproyeksikan rampung pada 2028. Namun, berkat instruksi tegas dari Menteri ATR/Kepala BPN, target tersebut ditarik lebih cepat untuk dituntaskan pada 2027 mendatang.

Sadar bahwa misi besar ini mustahil dipikul sendirian, Andi Tenri Abeng secara terbuka menggalang sinergi lintas sektor, termasuk merangkul Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) serta para tenaga ahli dari Komisi II DPR RI.

"Itulah kita perlu bersinergi dan bekerja sama... Mudah-mudahan bisa dirasakan langsung oleh masyarakat kerja kita di lapangan," imbuhnya.

Gayung pun bersambut. Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera, yang mengikuti jalannya acara secara daring, memberikan apresiasi tinggi sekaligus menyambut hangat inisiatif percepatan tersebut. Ia memastikan parlemen siap mengawal penuh, khususnya dalam pos anggaran.

"Kami di Komisi II akan dukung 100% dan apresiasi yang tadinya target tiga tahun jadi dua tahun, kami akan perjuangan anggarannya tersedia, dan mudah-mudahan ini membahagiakan 3 juta masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan janji Presiden Prabowo Subianto," tegas Mardani.

Forum strategis ini turut menghadirkan deretan narasumber kompeten di bidangnya. Hadir secara langsung Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Bahrun Munawir serta Kepala Subdirektorat Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang Sigit Santosa.

Sementara itu, diskusi via daring diisi oleh Kepala Subdirektorat Tematik Pertanahan dan Ruang Aini Mulandari, perwakilan Kementerian PKP Wijasena Hendra Kurniawan dan Tantra, serta dipandu dengan apik oleh moderator Deviet Afrianto Setyohatmoko.

Acara yang turut dihadiri oleh seluruh Kepala Kanwil BPN dan Kepala Kantor Pertanahan se-Indonesia secara daring ini menjadi bukti nyata keseriusan negara dalam menghadirkan kepastian hukum serta hunian yang bermartabat bagi masyarakat berpenghasilan rendah di seluruh penjuru tanah air. Red