Kebijakan Kementerian ATR/BPN, AMDAL, dan isu konflik keruangan.
Integrasi rencana detail tata ruang ke sistem perizinan berusaha dinilai mempercepat investasi, meski kesiapan daerah masih timpang.
“Konsistensi dalam memperbarui laporan kinerja sangat penting untuk memudahkan pemantauan kemajuan secara real-time. Pembaruan sistem yang berkelanjutan ini akan menjadi...
Kementerian menegaskan sanksi administratif bagi daerah yang meloloskan perubahan peruntukan lahan pangan berkelanjutan.
Perubahan skema penilaian ganti kerugian menuai perdebatan antara kepastian proyek dan keadilan bagi warga terdampak.
