Kebijakan Kementerian ATR/BPN, AMDAL, dan isu konflik keruangan.
Tanah dan sumber daya agraria adalah fondasi kehidupan rakyat yang penguasaan, pemilikan, hingga pemanfaatannya wajib diatur secara adil dan berkepastian hukum
Kementerian menegaskan sanksi administratif bagi daerah yang meloloskan perubahan peruntukan lahan pangan berkelanjutan.
Dokumen lingkungan disebut tak memuat kajian banjir rob padahal lokasi berada di zona penurunan muka tanah.
Perubahan skema penilaian ganti kerugian menuai perdebatan antara kepastian proyek dan keadilan bagi warga terdampak.
Warga dan pemerintah kota menyepakati kerangka penataan ulang bidang tanah dengan prinsip tanpa penggusuran.
Warga meminta penjelasan atas terbitnya sertipikat baru di atas bidang yang telah lama mereka kuasai.
